Ka.Kemenag Kotabaru : BOS Merupakan Program Nasional Dibawah Pengawasan KPK dan BPK

Ft.Monev

Kotabaru-humas, Beberapa waktu yang lalu Kantor Kementerian Agama Kabun Kotabaru melalui bidang Pendidikan Madrasah melaksanakan monitoring penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) di beberapa madrasah di daerah Kecamatan Pesisir.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kan.Kemenag Kotabaru Dra.Hj.Siti Fatimah mengatakan bahwa kegiataan monitoring dana BOS dan BSM pada triwulan keempat ini sengaja mendatangi daerah pesisir untuk melaksanakan sejauh mana penyaluran dana BOS maupun BSM kepada siswa.

Dari hasil monitoring yang dilaksanakan masih saja ada madrasah yang penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan juklak dan juknis buku pedoman penggunaan dana BOS, hal ini akan merugikan madrasah itu sendiri jika ada pemeriksaan penggunaan dana BOS baik dari intern Kemenag RI maupun dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“ Maka itu monitoring ini dilaksanakan untuk memberikan arahan dan pembinaan seputar penggunaan BOS yang sesuai dengan azas-azas keuangan serta buku pedoman penggunaan dana BOS”, kata Siti Fatimah.

Adapun madrasah yang terletak ditiga kecamatan pesisir diantaranya MIN Tanjung Seloka dan MTsS Raudhatul Ulum Kecamatan Pulau Laut Selatan, MTsS Jihadut Thalibin dan MTsS Al-Kausar Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, MTsS DDI Teluk Tamiang Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar dan MTsS Darul Ulum Lontar serta MTsS Nahdatul Wathan Kecamatan Pulau Laut Barat.

Selain melaksanakan monitoring, tim juga dapat berwisata dengan panorama laut yang tidak kalah dengan yang di bunaken maupun di derawan, apalagi saat menuju madrasah MTsS Al-Kausar yang terletak dipulau kerasian, dimana tim monitoring harus menyeberangi lautan lepas dengan alat transportasi yang cukup sederhana berupa perahu kayu.

Tim monitoring BOS Kemenag Kotabaru terdiri dari Dra.Hj.Siti Fatimah, Bahrinnudin, S.Ag, Makmur, S.Pd dan didampingi oleh humas kemenag Kotabaru Lukman.

Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru Drs.H.Salman Basri, MM dalam keterangannya mengingatkan kepada Penanggungjawab program untuk berhati-hati dalam pengelolaan uang negara, karena Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu adalah program nasional dibawah pengawasan nasional dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Badan Pemerikasa Keuangan (BPK).

Dana BOS itu sebaiknya digunakan bagi pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. “Apabila kita kurang paham, maka kita dapat menanya langsung kepada orang yang lebih paham, dan berpedoman dengan petunjuk teknis yang ada”,pesan Salman.(Rep/Ft:Lukman)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s